ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Faurg Guk
Country: India
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 10 March 2009
Pages: 453
PDF File Size: 16.48 Mb
ePub File Size: 11.14 Mb
ISBN: 548-2-36508-880-2
Downloads: 66666
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltilrajas

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara.

Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Makalh 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Pembentukan peraturan makalha di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas.

LBH Jakarta menyatakan dalam gugatan bahwa para mahasiswa tidak sepantasnya diberikan sanksi secara arogan lantaran melakukan unjuk rasa karena aksi unjuk rasa merupakan hal yang biasa dalam negara yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia makallah Indonesia. Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Tenggang waktu 14 empat belas hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan dan anggaran menjadi fokusnya. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh ptyn hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan mxkalah para pihak.

  FORM 941C PDF

Disclaimer

Dalam penyusunan makalah ini telah diusahakan semaksimal mungkin akan tetapi penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan sedikitnya pengalaman penulis, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dari semua pihak yang telah membaca makalah ini.

Sejak tanggal 28 September pukul Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana mskalah pada ayat 1tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

UU No.9 Thn – Perubahan Atas UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Oleh karena itu, semua keputusan yang dikeluarkan oleh rektor haruslah memiliki landasan yang kuat dan alasan-alasan yang logis, sehingga keputusan yang telah dikeluarkan tidak menjadi sengketa dalam Tata Usaha Negara TUN yang nantinya dapat diperkarakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Mahasiswa merupakan harapan bangsa yang harus berpola pikir idealis. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau pada buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

  CONFESIONES DE UNA SOLTERA ATREVIDA PDF

In this case is need to be known, what the consideration for that ultra petition penalty is, so it can be known in what case The Judge of PTUN allowed to give ultra petition penalty.

Disclaimer – Suara Cendekia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Latar BelakangPerguruan Tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana ataupun magister.

Published on Nov View Download 8. Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil makalxh atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim: Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.